PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ........ Rp. 150.000

Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  ekonomi,  di  setiap  Negara pasti  membutuhkan  pemerintahan  yang  baik  atau  yang  sering  disebut  Good Governance.  Pemerintahan  yang  baik  ini  merupakan  suatu  bentuk  keberhasilan dalam  menjalankan  tugas  untuk  membangun  negara  sesuai  dengan  tujuan  yang telah  direncanakan.Untuk  pencapaian  tujuan  tersebut  setiap  pemerintahan  harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara,  salah satunya yang terpenting adalah keuangan.

Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti Transparancy  (keterbukaan), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggung  jawab), Independency (kemandirian) dan Fairness (kejujuran), sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam  penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan Negara. Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  unsur  pokok  perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk  melaporkan  hasil  dari  program yang  telah  dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.  Akuntabilitas  dapat  dilihat  dari  perspektif  akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

Bersatu  bertekad  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  yang  baik  dan  untuk untuk  memenuhi  aspirasi  masyarakat  dan  mencapai  tujuan  serta  cita-cita bangsa dan negara diperlukan juga faktor-faktor penunjang seperti penerapan good governance dan penerapan  standar akutansi pemerintahan (SAP) yang baik. Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan  publik  yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan,  pemerintahan  yang bertanggung  jawab (accountable)  pada  publiknya. Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (state, private sector and society). 

Standar  Akuntansi  Pemerintahan  mengatur  penyajian  laporan  keuangan untuk  tujuan  umum  (general  purpose  financial  statements)  dalam  rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan  keuangan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman  struktur  laporan  keuangan,  dan  persyaratan  minimum  isi  laporan keuangan.